Saat itu setiap ditanya oleh awak media soal pencapresan, Jokowi selalu menghindar.
"Tidak mikir, saya fokus benahi Jakarta," ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun, dibalik sikap resmi PDI Perjuangan tersebut ternyata partai berlambang banteng moncong putih melanggar kesepakatan yang dibuat antara Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto.
Kesepakatan yang terkenal dengan sebutan 'Perjanjian Batutulis' tersebut terdiri dari tujuh poin serta ditandatangani langsung oleh Megawati dan Prabowo. Dalam berkas 'Perjanjian Batutulis' yang diperoleh Tribunnews.com tertera bahwa Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto pada pemilu presiden tahun 2014.
Kesepakatan Mega mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2014 tersebut berada di poin tujuh atau di poin terakhir. Dokumen perjanjian itu terdiri dari tujuh poin kesepakatan dan ditandatangani masing-masing diatas materai oleh Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tanggal 16 Mei 2009.
"Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014," begitu perjanjian di poin nomor tujuh yang tertera di kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra
.
Dengan adanya deklarasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden, Megawati tidak menyepakati perjanjian tersebut. Kasarnya, Megawati melanggar kesepakatan.
Pada poin tiga perjanjian tersebut juga tertera bahwa Prabowo Subianto bersama-sama Megawati Soekarnoputri bersama-sama membentuk kabinet dan menentukan menteri-menteri yang terkait.
Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan.
Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan mengenai perjanjian tersebut belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak baik PDI Perjuangan dan Gerindra. Baik pihak-pihak PDI Perjuangan dan Gerindra belum bisa dikonfirmasi saat dihubungi.
Belum diketahui pula apakah berkas 'Perjanjian Batutulis' yang diperoleh Tribunnews.com memang yang aslinya atau tiruan.
Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Djojohadikusumo menanggapi positif pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang dicalonkan sebagai presiden oleh PDI Perjuangan. Pencalonan Jokowi sebagai Capres, Aryo menegaskan, adalah hak PDI Perjuangan.
Sumber:
ARTIKEL TERBARU:
